Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan survei lapangan untuk menjajaki potensi sumber air baku baru di wilayah perbukitan Kelurahan Rontu, Rabu (17/9/2025). Survei ini merupakan langkah awal dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat sekitar, khususnya warga yang hingga kini belum terlayani Sambungan Rumah (SR) air bersih.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima bersama PPK dan Tim Teknis Air Minum, Konsultan Perencana, Lurah Rontu, serta Ketua beserta perangkat Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum (KPSPAM) Kelurahan Rontu. Kehadiran berbagai unsur ini diharapkan dapat memastikan survei berjalan menyeluruh, mencakup aspek teknis, sosial, maupun lingkungan.

Tahapan Pemantapan Perencanaan Program DAK 2026

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima menjelaskan bahwa survei ini menjadi bagian dari tahapan pemantapan perencanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Air Minum Tahun 2026. “Survei ini kami lakukan untuk mengidentifikasi potensi mata air yang ada di Rontu dan menilai kelayakannya sebagai sumber air baku. Hasil ini tidak hanya berguna untuk merencanakan jaringan distribusi, tetapi juga sebagai dasar penyusunan dokumen teknis yang dibutuhkan untuk usulan program DAK 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, air merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dipenuhi secara merata. Data lapangan menunjukkan masih ada sejumlah kepala keluarga di Kelurahan Rontu yang bergantung pada sumber air terbatas, sehingga memerlukan intervensi pemerintah agar akses air bersih dapat dinikmati secara berkeadilan.

Prioritas pada Sumber Ramah Lingkungan

Tim teknis dari Dinas PUPR menegaskan bahwa pemanfaatan mata air dan air permukaan lebih diutamakan dari pada pengeboran air tanah dalam. Alasannya, sumber dari permukaan tidak hanya lebih berkelanjutan dari sisi lingkungan, tetapi juga lebih efisien dari sisi operasional. Sistem pengaliran mata air umumnya memanfaatkan gravitasi alami, sehingga tidak membutuhkan pompa listrik berkapasitas besar sebagaimana pada pengeboran sumur dalam.

PPK Air Minum Bidang Cipta Karya menjelaskan, “Dalam jangka panjang, pilihan pada sumber mata air akan mengurangi beban biaya operasional. Selain itu, keberadaan mata air juga banyak berhubungan dengan tutupan vegetasi hutan, sehingga perlindungan ekosistem menjadi kunci. Dengan kata lain, ketika kita menjaga pohon-pohon besar di perbukitan, yang kita jaga sebenarnya adalah keberlangsungan sumber air itu sendiri.”

Kolaborasi Lintas Sektor

Lurah Rontu yang turut mendampingi tim menyampaikan bahwa masyarakat menyambut baik langkah ini. Menurutnya, kebutuhan akan air bersih selama ini menjadi aspirasi utama warga, sehingga diharapkan hasil survei dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk pembangunan sarana prasarana air minum. “Kami berharap program ini benar-benar bisa segera terealisasi, karena air bersih menyangkut kebutuhan sehari-hari warga. Dukungan pemerintah kota bersama para pihak sangat penting,” tuturnya.

Ketua KPSPAM Kelurahan Rontu juga menambahkan kesiapan kelompok yang dipimpinnya untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan apabila sarana air bersih terbangun. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar kelestarian sumber dan keberlanjutan layanan terjaga. “Selama dipercaya untuk mengelola air bersih untuk Kelurahan Rontu, kami sudah melakukan tugas dalam memelihara sumber mata air. Selain itu, kami telah mengembangkan jaringan Sambungan Rumah
(SR) secara mandiri” ungkap ketua KPSPAM Rontu.

Harapan untuk Perlindungan Mata Air

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, tim konsultan perencana menegaskan bahwa hasil survei lapangan akan menjadi acuan dalam merancang sistem distribusi yang tepat. Namun demikian, perlindungan terhadap mata air sebagai sumber utama tetap harus digarisbawahi. “Ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan: pembangunan fisik dan perlindungan sumber daya. Infrastruktur air minum hanya akan bermanfaat jangka pendek kalau kita tidak bersama-sama menjaga keberlanjutan sumbernya,” jelas konsultan.

Pemerintah Kota Bima diharapkan menindaklanjuti hasil survei dengan langkah-langkah konkret, termasuk menyiapkan instrumen regulasi yang lebih tegas agar perlindungan mata air dapat terjamin keberlanjutannya. Instrumen hukum ini akan menjadi pegangan bersama dalam mencegah degradasi lingkungan yang dapat berimbas pada berkurangnya debit maupun kualitas air. 

Langkah Nyata Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Survei di perbukitan Kelurahan Rontu menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Bima dalam meneguhkan komitmennya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, konsultan, maupun peran langsung masyarakat melalui KPSPAM, diharapkan kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, melainkan juga menjaga
keseimbangan ekologi yang memberi manfaat jangka panjang. Air bersih yang terjaga berarti masa depan
masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan berkelanjutan.